Direktur & Komisaris: Rancunya Peran Stratejik & Administratif


Di perusahaan-perusahaan banyak terjadi kesalahan atau kerancuan antara peran direktur  (jamak: direksi atau dewan direksi) dengan komisaris (jamak: dewan komisaris). Apa sebenarnya peran direksi? Apa peran komisaris?  Ikuti poin-poin ini.

photo

Tepatnya penataan peran direksi dan komisaris  memungkinkan perusahaan terus eksis dan sahamnya bisa diwariskan dari generasi ke generasi.  Foto: koleksi pribadi lokasi di Gunung Bromo

  1. Paling tidak ada dua tugas utama direksi yaitu tugas stratejik dan tugas administratif. Tugas stratejik direksi adalah bekerja agar perusahaan makin eksis dari waktu ke waktu. Secara lebih teknis tugas ini adalah bekerja dengan sepenuh kekuatan agar perusahaan terus tumbuh dalam empat ukuran utama perusahaan: laba, omzet, aset dan nilainya.
  2. Tugas administratif direksi adalah mengelola setiap pergerakan aset perusahaan dan melaporkannya satu demi satu sesuai dengan standar akuntansi
  3. Sebagai pengawas, komisaris paling tidak juga memiliki dua tugas terkait dengan dengan tugas direksi tersebut. Tugas stratejik dan administratif
  4. Tugas stratejik komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap tugas stratejik direksi. Artinya, komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas stratejik direksi
  5. Tugas administratif komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif direksi
  6. Di berbagai perusahaan terjadi salah kaprah atau kerancuan peran komisaris. Yang paling umum adalah komisaris diposisikan sebagai atasan direksi. Bentuk teknisnya: direksi wajib mendapatkan persetujuan komisaris dalam pengambilan keputusan. Jika ini yang terjadi, maka fungsi pengawasan hilang. Komisaris telah menjalankan tugas eksekusi yang mestinya menjadi tugas direksi. Dan direksi telah mengalihkan tugas sebagai eksekutif kepada komisaris. Direksi hanya menjadi “tukang bikin proposal”. Keputusannya ada pada komisaris.  Perusahaan yang biasanya menggaji direksi dengan gaji tinggi akan sangat dirugikan. Perusahaan menanggung risiko besar karena tidak adanya pengawasan.
  7. Bayangkan situasi begini. Dalam sebuah keputusan tertentu, komisaris telah menandatanganinya. Belakangan setelah keputusan dijalankan ternyata komisaris menjumpai adanya kesalahan pada keputusan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, apakah komisaris akan berani mengungkapnya di depan RUPS? Tentu akan berat. Bagaimana bisa mengungkap kesalahan sendiri. Disebut kesalahan sendiri karena si komisaris sudah setuju dengan bukti kuat berupa tanda tangan
  8. Tegasnya, komisaris tidak boleh menandatangani keputusan yang menjadi tanggung jawab direksi. Tapi komisaris wajib mengawasinya. Dengan demikian komisaris harus mengetahui secara persis bagaimana direksi menjalankan tugas administratif maupun tugas stratejik
  9. Maka jika direksi berbuat menyimpang baik secara administratif maupun stratejik, komisaris dapat menegur atau memberi nasihat baik secara lisan maupun secara tertulis. Teguran atau nasihat tertulis akan menjadi bukti kuat bahwa komisaris telah menjalankan tugas pengawasannya. Baik pengawasan stratejik maupun pengawasan administratif
    Logo SNF Consulting dengan tag line korporatisasi
  10. Dengan peran yang jelas seperti di atas, maka direksi dan komisaris telah diposisikan benar-benar setara. Setara karena sama-sama dipilih, ditunjuk dan diberi mandat oleh pemegang saham melalui RUPS. Setara karena tidak ada satu pihak yang menjadi atasan pihak lain. Setara karena tidak ada pihak yang harus melapor kepada pihak lain
  11. Lalu bagaimana komisaris bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Jelas sekali bahwa tanggung jawab pengawasan komisaris tidak bisa dilaksanakan sambil lalu. Butuh sepenuh tenaga untuk melakukannya dengan baik. Untuk keperluan itu komisaris dapat membentuk dan mengangkat komite audit. Komisaris dapat menugasi komite audit untuk bekerja full time tiap hari menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan stratejik maupun pengawasan adminsitratif.
  12. Selanjutnya, direksi dan komisaris berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugasnya masing masing. Direksi membuat laporan manajemen dan keuangan dengan audit akuntan publik. Komisaris membuat laporan pengawasan. Laporan-laporan itu akan dibahas di RUPS sebagai dasar keputusan para pemegang saham untuk memperpanjang atau menghentikan para direktur dan para komisaris lalu menunjuk penggantinya
  13. Muncul pertanyaan, apakah direksi berwewenang mutlak untuk mengambil keputusan stratejik maupun admistratif? Tidak. direksi juga harus diberi batasan. Dalam undang undang PT disebutkan bahwa direksi diberi mandat untuk melakukan transaksi sampai nilai 50% aset bersih perusahaan. Lebih dari batas itu direksi harus minta ijin kepada RUPS. Sekali lagi kepada RUPS, bukan kepada komisaris. Angka 50% ini bisa digeser oleh RUPS

Dengan demikian, tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Investor yaitu para pemegang saham dapat “duduk manis” menerima dividen dan capital gain. Risiko pun termitigasi dengan baik.  Perusahaan siap melakukan proses korporatisasi. Siap menjual intangible assetnya kepada para investor. Mampu mendapatkan sumber modal murah nyaris tanpa batas untuk melakukan akuisisisi. Mampu menjalankan riset yang produktif sebagai perusahaan prisipal.  Sudah jelas? Bagaimana perusahaan tempat Anda berkarya?

*)Artikel ke-221 ini ditulis di Surabaya oleh Iman Supriyono, konsultan dan CEO SNF Consulting

One response to “Direktur & Komisaris: Rancunya Peran Stratejik & Administratif

  1. Ping-balik: Start Up & OFO Bike: Bakar Uang, Pailit, Exit Strategy | Catatan Iman Supriyono

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s